Ilustrasi Kapal Nelayan
Adamanews, Kukar – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan penjualan perahu bantuan yang diperuntukkan bagi para nelayan. Bantuan tersebut seharusnya digunakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, namun kini terancam disalahgunakan.
Kepala DKP Kukar, Muslik, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai kasus ini. Pada 15/9/2024, Muslik menegaskan komitmennya untuk menyelidiki lebih lanjut dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan perahu tersebut.
“Perahu yang diberikan memang menjadi hak milik penerima, tetapi penjualannya jelas melanggar tujuan dari bantuan ini. Jika ada yang terbukti menjual, kami tidak segan-segan untuk menarik kembali bantuan dan memberikan sanksi,” ujar Muslik.
Ia menjelaskan bahwa setiap penerima bantuan telah menandatangani pakta integritas yang melarang penjualan perahu. Sanksi tidak hanya akan dikenakan pada individu, tetapi juga pada kelompok nelayan terkait.
DKP Kukar berupaya untuk memperkuat koordinasi dengan kepala desa setempat. Muslik berharap kolaborasi ini dapat membantu memastikan bahwa penerima bantuan tidak tergoda untuk menjual perahu yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan usaha mereka.
“Kasus seperti ini memang selalu ada. Kami sangat prihatin ketika melihat ada yang menjual perahu di media sosial dengan berbagai alasan. Tujuan utama dari bantuan ini adalah untuk memberdayakan nelayan, bukan untuk diperdagangkan,” kata Muslik.
Melalui pengawasan yang lebih ketat dan program pembinaan yang efektif, DKP Kukar berharap dapat mencegah penyalahgunaan bantuan dan memastikan program pemberdayaan ekonomi bagi nelayan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
ADV/DKP Kukar
