
Ilegal Fishing
Adamanews, Kukar– Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara, yang dipimpin oleh Kepala DKP Muslik, semakin intensif dalam upaya menjaga kelestarian perairan dengan menggandeng Satpolairud Kukar. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengatasi praktik ilegal fishing yang masih menjadi tantangan besar di wilayah tersebut.
Muslik menjelaskan bahwa praktik ilegal fishing, seperti penggunaan setrum dan racun, sering dilaporkan di berbagai lokasi perairan. Masalah ini mengancam stok ikan dan kesehatan ekosistem laut secara keseluruhan.
“Kami terus memantau dan menindaklanjuti laporan mengenai penggunaan alat ilegal yang merusak ekosistem laut,” ungkap Muslik.
Satpolairud berperan penting dalam menangani masalah ilegal fishing dengan melakukan patroli rutin. Mereka juga aktif dalam menyebarluaskan informasi mengenai bahaya praktik ilegal fishing kepada masyarakat.
“Keterlibatan Polairud sangat penting dalam menambah kesadaran masyarakat tentang dampak buruk dari praktik-praktik ini,” kata Muslik. Penegakan hukum yang ketat dan sosialisasi merupakan bagian dari strategi bersama untuk mengurangi praktik ilegal di perairan Kutai Kartanegara.
Selain penegakan hukum, DKP dan Polairud juga menggelar sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian ikan dan ekosistem laut. Sosialisasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif tentang dampak praktik ilegal fishing.
“Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat lebih memahami betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut untuk masa depan bersama,” tambah Muslik.
Kolaborasi antara DKP, Satpolairud, dan masyarakat diharapkan dapat menjaga perairan Kutai Kartanegara dari praktik-praktik merusak. Upaya bersama ini bertujuan untuk memastikan stok ikan yang sehat dan berkelanjutan, serta menjaga kesehatan ekosistem laut di wilayah tersebut.
“Dengan kerjasama yang solid, kami yakin perairan Kutai Kartanegara akan tetap terjaga dan bebas dari praktik ilegal yang merugikan,” pungkas Muslik.
ADV/DKP Kukar