Kepala DKP, Muslik
Adamanews, Kukar– Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara mempercepat sosialisasi sertifikat kecakapan nelayan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan nelayan dan mencegah illegal fishing. Kepala DKP, Muslik, menegaskan bahwa program sertifikasi ini penting untuk memastikan bahwa semua nelayan memiliki izin yang sah dan keterampilan yang sesuai.
Sertifikat kecakapan nelayan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan legalitas aktivitas perikanan. Program ini bertujuan untuk memastikan nelayan tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku tetapi juga memiliki keterampilan yang memadai dalam melakukan penangkapan ikan dan budidaya.
DKP Kutai Kartanegara aktif mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) secara rutin. Program ini melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dengan materi meliputi teknik penangkapan ikan yang benar, budidaya, dan peraturan yang harus dipatuhi.
Muslik menjelaskan, “Sertifikasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Nomor 33 Tahun 2021 tentang pengawakan kapal perikanan. Kami ingin memastikan bahwa semua nelayan paham dan mengikuti aturan dengan baik.”
Dengan sertifikasi ini, diharapkan nelayan dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai regulasi dan praktik terbaik dalam perikanan. Muslik menekankan bahwa sertifikasi juga bertujuan untuk mengurangi aktivitas illegal fishing.
Muslik menyoroti bahwa penegakan hukum di sektor perikanan seringkali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan pelanggaran dan penangkapan ikan ilegal. Sertifikasi ini diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan kepada nelayan.
“Keberadaan sertifikat kecakapan ini sangat penting untuk memastikan nelayan memahami dan mematuhi aturan yang ada, sehingga dapat mengurangi pelanggaran di laut,” ujar Muslik.
Muslik juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mendukung sertifikasi ini. Kerja sama antara DKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta nelayan diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan.
Pemerintah Kutai Kartanegara berharap sertifikasi ini tidak hanya memperbaiki keterampilan nelayan tetapi juga membantu memastikan bahwa semua aktivitas perikanan dilakukan secara legal dan berkelanjutan. Sosialisasi akan terus dilaksanakan untuk memastikan seluruh nelayan memiliki pengetahuan yang cukup.
Muslik optimis bahwa dengan adanya sertifikasi ini, sektor perikanan di Kutai Kartanegara akan berkembang ke arah yang lebih positif. “Kami berharap sertifikasi ini dapat menjadi langkah awal untuk mengembangkan industri perikanan yang lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat,” pungkasnya.
Dengan dukungan dari berbagai pihak dan pelaksanaan sosialisasi yang intensif, DKP Kutai Kartanegara berkomitmen untuk mendorong pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih baik dan berkelanjutan di kawasan tersebut.
ADV/DKP Kukar
